Banyak Konsumen Wait and See, Hyundai Minta Pemerintah Berikan Kejelasan Insentif Mobil Hybrid
JAKARTA - Pemerintah Indonesia masih mendiskusikan kebijakan untuk memberikan insentif terhadap mobil hybrid. Para produsen menantikan hal ini. Selain itu, calon konsumen disebut jadi menahan pembelian sambil berharap adanya insentif mobil hybrid.
Selain itu, insentif untuk mobil hybrid sangat diperlukan karena kendaraan jenis ini juga akan mengalami peningkatan pajak hingga 12 persen. Kondisi ini bisa membuat harga mobil hybrid semakin tinggi yang dapat berdampak pada kondisi pasar otomotif di Tanah Air.
Kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021, Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) kendaraan jenis ini akan naik usai adanya realisasi investasi senilai Rp142 triliun dari konsorsium Hyundai dan LG terhadap ekosistem EV.
Dalam beleidnya, dinyatakan PPnBM mobil hybrid yang semula dikenakan 7-8 persen akan naik hingga 10-12 persen. Hal itu akan naik apabila terdapat investasi paling sedikit Rp5 triliun di industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV).
Atas kondisi tak menentu ini, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto berharap pemerintah segera mengambil keputusan. Hal tersebut mengingat kondisi ini dapat membuat angka penjualan mobil di Indonesia makin anjlok.
"Kami mengharapkan pemerintah segera memberi gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya peraturan ini (insentif ataupun harmonisasi PPnBM mobil hybrid). Karena saat ini calon pembeli banyak yang bersikap 'wait and see', karena khawatir setelah mereka membeli mobil, tidak lama kemudian harganya turun," kata Frans dalam keterangan resmi.
