Komdigi juga menyoroti pentingnya regulasi yang melindungi akses digital masyarakat, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas). Regulasi ini telah melahirkan platform TunasDigital.id, sebuah portal integrasi edukasi dan literasi digital bagi keluarga Indonesia.
“Platform ini kami harapkan menjadi benteng terakhir bagi para ibu untuk mengawal anak-anaknya ketika mengakses internet. Ini adalah bentuk perlindungan negara yang konkret,” tegas Very.
Acara SIMPHONI ini dihadiri oleh Angkie Yudistia, mantan Staf Khusus Presiden 2019–2024, yang tampil sebagai narasumber utama.
Angkie membagikan pengalamannya sebagai penyandang disabilitas Hard of Hearing sekaligus aktivis yang terlibat langsung dalam penyusunan tujuh Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Presiden terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut lahir dari keyakinan bahwa negara tidak boleh absen dalam menciptakan ekosistem yang adil.
“Kami tidak butuh dikasihani; kami butuh kesempatan. Negara harus hadir membangun ekosistem yang mendukung penyandang disabilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi,” ungkap Angkie.