Indosat Ooredoo Dukung Penertiban Registrasi Kartu Prabayar

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah mengatakan bahwa operator telekomunikasi sepakat menertibkan jual beli kartu SIM prabayar pada 15 Desember 2015. Menurut Rudiantara, keuntungan dari sisi pelanggan ialah mengurangi tindakan penyalahgunaan nomor telefon.

Operator bersiap untuk menertibkan jual beli kartu SIM prabayar tersebut. "Operator mempersiapkan ini sudah cukup lama. Ini akan terjadi dan kita ready," kata Alexander Rusli, President Director & Indosat Ooredoo kepada Okezone di gedung Indosat Ooredoo, Jakarta (1/12/2015).

Menurutnya, penertiban kartu SIM Prabayar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor maupun tindakan penipuan. Meskipun demikian, perlu dicermati pula bahwa penertiban tersebut akan memberikan dampak.

"Mungkin impact penjualan kartu perdana akan turun. Impact-nya kemungkinan terjadi di tahun depan," kata Alex.

Seperti diketahui, penertiban kartu prabayar mewajibkan pengguna layanan komunikasi untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), passport atau Kartu Keluarga (KK) untuk dicatat sebagai data pemilik nomor.

Pada prakteknya di lapangan, saat pengguna membeli SIM Card, pengguna tidak dapat langsung menggunakan telefon genggam untuk layanan komunikasi. SIM Card harus diaktifkan terlebih dahulu dengan dibantu pihak toko.

Alex lebih lanjut mengungkapkan, operator tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap kebenaran data. Dari sisi pelanggan, mereka juga perlu untuk memberikan data secara benar.

"Misalnya dikasih fotokopi KTP, apa kita tolak? Enggak bisa juga kita tolak. Kalaupun bisa kita tolak, tetapi apakah data (KTP) itu benar atau tidak, kita tidak tahu," jelasnya.

Meskipun diprediksi bakal menurunkan jumlah pembeli kartu perdana, Indosat Ooredoo mendukung penertiban kartu prabayar. Diharapkan kejadian penipuan dan penyalahgunaan nomor telefon tidak akan terulang kembali.

(Ahmad Luthfi)