BSSN Tertunda, Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman Siber di 2018

Pratama menambahkan keberadaan BSSN sangat krusial mengawal program-program pemerintah, terutama yang terkait e-Government. Belum lagi upaya dari Bank Indonesia untuk memassifkan program Gerakan Non Tunai (GNT) yang tidak bisa lepas dari penguatan keamanan siber di semua infrastruktur pendukungnya.

“Kita sudah cukup tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura yang mempunyai badan siber sejak hampir satu dasawarsa lalu. Kita tentu berharap pemerintah bisa melihat posisi krusial BSSN saat ini di mana ada lebih dari 130 juta orang di Tanah Air yang terkoneksi internet,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Pratama juga melihat BSSN akan sangat dibutuhkan saat berlangsungnya pemilu kepala daerah 2018. Waktu yang sudah sangat dekat dengan pemilu 2019 diyakini dalam satu tahun terakhir, wilayah siber akan menjadi ajang saling serang hoax.

Dalam hal ini BSSN juga diharapkan mengambil peran yang krusial untuk mengamankan wilayah siber dari upaya kelompok-kelompok tidak bertanggungjawab yang berusaha memperkeruh suasana lewat media sosial maupun media lainnya di internet.

“Pemilukada serentak 2018 tidak akan lepas dari kampanye di wilayah siber, terutama lewat media sosial. Tidak akan menutup kemungkinan kelompok semacam saracen muncul dan ikut memperkeruh suasana. Ini jelas tidak bagus, belum lagi upaya-upaya peretasan pada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” jelas Pratama.

(Ahmad Luthfi)