Pakar Ungkap Faktor Buruknya Keamanan Siber Institusi Pemerintah RI
JAKARTA – Keamanan data dan informasi dari serangan di dunia maya atau yang disebut dengan keamanan siber menjadi semakin penting di dunia yang semakin terhubung dengan internet ini. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika terkait dengan data publik yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.
Sayangnya, sebagaimana dibuktikan dengan berbagai kasus serangan siber dan kebocoran data yang terjadi, termasuk pencurian data oleh kelompok ransomware pada pusat data sementara nasional (PDNS) baru-baru ini, keamanan siber pada instansi pemerintah Indonesia bisa dikatakan sangat rentan.
Menurut pakar keamanan siber Goutama Bachtiar kerentanan instansi pemerintah terhadap serangan siber ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan infrastruktur teknologi yang tertinggal.
“Kalau kita berkaca pada insiden lima tahun terakhir kita melihat ada beberapa faktor, yang pertama adalah dari sisi infrastuktur teknologi yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya infrastruktur teknologi dari sisi pemerintahan itu bisa dikatakan sedikit banyak tertinggal,” kata pakar yang menjabat sebagai IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia itu dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, Rabu, (14/8/2024).
Faktor kedua, menurut Goutama adalah terkait kedasaran tentang keamanan siber di institusi pemerintahan yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Ini juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia di instansi pemerintahan dalam bidang kemanan siber.
Goutama juga memberi perhatian pada sisi proses dan pengendalian serta pemeriksaan TI (teknologi informasi) pada instansi pemerintah yang menurutnya belum dijalankan secara berkala dn berkesinambungan. Dia mencontohkan pada kasus PDNS lalu, back up datau cadangan dari data yang dicuri dan dienkripsi oleh ransomware ternyata tidak ada, padahal hal itu seharusnya merupakan bagian dari proses pemeriksaan TI yang penting untuk dilakukan.
