Menkominfo: Indonesia Masih Mampu Kelola Bisnis Menara

JAKARTA  - Indonesia dinilai masih mampu untuk mengelola base  bisnis transceiver station sehingga bisnis ini dirasakan belum perlu untuk sepenuhnya dijual kepada pihak Asing.

"Kemungkinan BTS (Menara Telekomunikasi) masih bisa kita kelola secara lokal, karena teknologi ini sederhana. Hanya pondasi besi-besi, tiang, Kalau ini juga seluruhnya dijual ke asing, apa bagian untuk produksi lokal indonesia?" ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring usai menghadiri pentas budaya Malaysia, di gedung Dewan Pusat perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/3/2010) malam.

Hingga saat ini, revisi Perpres No. 111/2007 tentang pengaturan daftar negatif investasi (DNI) soal menara masih belum menemukan titik temu.

"Soal menara dalam revisi DNI ini belum diputuskan, masih didiskusikan," kata Menkominfo.

Tifatul menambahkan, tarik ulur keputusan revisi DNI disebabkan karena masih ada sebagian kalangan yang menghendaki porsi bisnis menara tetap diprioritaskan untuk pengusaha lokal saja. Sementara di sisi lain, masih ada yang menginginkan pengelolaan bisnis ini sebagian diserahkan untuk pemodal asing.

"Soal investasi asing di menara sedang kami diskusikan. Sebab, semua Capex (capital expenditure), di bisnis telekomunikasi, sekira Rp70-80 triliun itu, 92 persennya asing," kata menteri.

Sebelumnya, gagasan untuk membuka keran asing di sektor menara ini dilontarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, lewat usulannya dalam revisi Perpres No. 111/2007 yang mengatur DNI. Jika aturan ini disetujui presiden, maka asing dibolehkan untuk menguasai bisnis menara hingga 51 persen lebih.

(Sarie )