JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk memperketat kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital pemerintah.
Meski potensi serangan tersebut belum terverifikasi, Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik untuk memperkuat sistem pengamanan serta memastikan kesiapan penanganan insiden demi menjaga kelangsungan pelayanan publik.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut atas Security Advisory dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Imbauan tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain instansi, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan mencakup penguatan keamanan sistem, peningkatan pemantauan lalu lintas jaringan, pemeriksaan kerentanan berkala, serta kesiapan koordinasi penanganan insiden siber.
Informasi mengenai dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar di media sosial, yang diklaim sebagai aksi penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).