Fokus ke AI, TikTok PHK Ratusan Karyawan

KUALA LUMPUR - Platform media sosial TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan dari tenaga kerjanya di seluruh dunia, termasuk sejumlah besar staf di Malaysia. Perusahaan menyatakan, itu karena pihaknya mengalihkan fokus ke penggunaan AI yang lebih besar dalam moderasi konten, Jumat (11/10/2024).

Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut sebelumnya mengatakan kepada Reuters, lebih dari 700 pekerjaan dipangkas di Malaysia. TikTok, yang dimiliki ByteDance asal China, kemudian mengklarifikasi bahwa kurang dari 500 karyawan di negara itu yang terkena dampak.

Sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, karyawan, yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan, diberitahu tentang PHK melalui email pada Rabu (9/10/2024) malam.

Menanggapi pertanyaan Reuters, TikTok mengonfirmasi PHK tersebut dan mengatakan bahwa beberapa ratus karyawan diperkirakan akan terkena dampak secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya.

Perusahaan teknologi tersebut juga merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja bulan depan karena ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya, kata salah satu sumber.

"Kami membuat perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami untuk moderasi konten," kata Juru Bicara TikTok dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

Ia melanjutkan, perusahaan tersebut berharap untuk menginvestasikan 2 miliar dolar AS secara global dalam kepercayaan dan keamanan tahun ini. Juru bicara menambahkan, TikTok akan terus meningkatkan efisiensi, dengan 80% konten yang melanggar pedoman kini dihapus oleh teknologi otomatis.

TikTok menggunakan campuran deteksi otomatis dan moderator manusia untuk meninjau konten yang diunggah di situs tersebut.

Menurut situs web perusahaan, ByteDance memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia.

PHK tersebut pertama kali dilaporkan The Malaysian Reserve pada Kamis (10/10/2024).

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan teknologi global menghadapi tekanan regulasi yang lebih besar di Malaysia. Pemerintah telah meminta operator media sosial untuk mengajukan izin operasi paling lambat Januari sebagai bagian dari upaya untuk memerangi pelanggaran dunia maya. 

Malaysia melaporkan peningkatan tajam dalam konten media sosial yang berbahaya awal tahun. Malaysia  mendesak perusahaan, termasuk TikTok, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka.

(Erha Aprili Ramadhoni)