Dukung Mobil Rakyat Rp250 Juta, Toyota Yakini Bakal Dongkrak Penjualan

“Saya rasa seperti skema PPnBM yang dulu itu akan meningkatkan market secara signifikan. Pemerintah tidak rugi karena dengan meningkatkan volume pajak meningkat, walaupun secara per unit turun tapi totalnya meningkat,” ujar Anton.

“Efeknya pajak daerah, penghasilan, tenaga kerja meningkat itu sangat luar biasa kita rasakan. Saya rasa untuk meningkatkan market secara cepat, i think that's a good way,” lanjutnya.

Wacana mobil rakyat muncul pada 2021. Saat itu Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kendaraan jenis itu akan mendapat hak istimewa yakni bebas PPnBM.

Namun, syaratnya wajib memenuhi lokal konten sebesar 80 persen dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan harga di bawah Rp240 juta. Agus menilai banderol tersebut bisa dikatakan bukan sebagai kendaraan mewah sehingga tidak diwajibkan PPnBM.

(Erha Aprili Ramadhoni)