Larangan Social Commerce oleh Pemerintah Dinilai Tidak Mendasar

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menolak platform media sosial dan e-commerce berjalan bersamaan karena bisa mematikan UMKM. Larangan itu lantas mendapat beragam reaksi, tak terkecuali dari pengamat

Pengamat Ekonomi Digital, Ignatius Untung Surapati mengatakan bahwa rencana yang dilontarkan pemerintah sangat tidak memiliki dasar. Dia menilai bahwa sebenarnya tidak ada urgensi juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh social commerce terhadap pelaku UMKM.

"Menurut saya gak ada dasarnya kenapa itu harus dipisah. Kalau itu merugikan UMKM, saya punya beberapa teman yang cerita ke saya bahwa dari social commerce mereka bisa bikin pabrik sendiri," kata Untung dalam talkshow bertajuk "Dampak Social Commerce pada UMKM di Indonesia" yang diadakan oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT), Jumat (15//9/2023).

"Penjual itu semua sama, gak ada penjual online atau offline, jadi jangan dijadikan sekat karena social commerce cuma sekedar platform. Masalah laku atau tidak laku itu tergantung kualitas barang. Di pasar yang becek juga ada toko yang bangkrut karena tidak bisa bersaing. Artinya apa? Harus ada skill," lanjutnya.

Untung menambahkan bahwa alih-alih melakukan pelarangan, pemerintah sebaiknya menggelar studi secara terperinci sekaligus melakukan uji publik dengan para pemangku kepentingan secara terbuka agar kebijakan yang dihasilkan adil. Menurutnya ini menjadi agenda wajib untuk memberikan yang terbaik bagi semua pihak.