"Misalnya, kalau kita buat username dan password, hindari gunakan data-data yang sudah bocor. Seperti misalnya KTP sudah bocor, jadi nama, NIK, tempat dan tanggal lahir (juga bocor). Maka, jangan bikin pin pakai data lahir kita karena nanti mudah tertebak. Jangan bikin password dari tempat dan tanggal lahir, itu mudah ditebak karena datanya sudah bocor," ujarnya menambahkan.
Alfons menambahkan, semoga data yang diduga bocor tersebut tidak disalahgunakan, dan penting bagi pengelola data untuk mengerti dan sadar bahwa data merupakan amanah, bukan berkah, untuk malah diperjualbelikan secara tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, pakar lulusan Universitas Indonesia dan I.A.E. Grenoble Universite Pierre Mendes Prancis tersebut mengingatkan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab masyarakat, namun tanggung jawab bersama.
"Ini bukan hanya soal masyarakat dan pemerintah, namun pengelola data lain seperti unicorn, layanan telekomunikasi, hingga bank, yang mengelola ratusan juta data masyarakat. Diperlukan keterampilan dan satu standar pengelolaan data yang baik," kata Alfons.
Ketika disinggung mengenai antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator saat ini, yaitu dengan melakukan pemblokiran ke sejumlah laman web yang diduga menyebarkan data, Alfons menilai langkah tersebut kurang tepat.