Bukan hanya soal izin. Masih banyak regulasi lain yang antara pemerintah pusat berbeda dengan pemda. Karena itu dirinya berharap ada harmonisasi yang dapat mengakomodasi semua.
Baca Juga: Nokia Bakal Luncurkan Ponsel Baru, Punya Fitur 5G?
Masalah lain yakni tidak adanya keseragaman anggaran di masing-masing pemda di bidang ini. Ada yang mematok harga mahal, ada pula yang murah. Hal ini menjadikan Apjatel sulit menghitung biaya investasi dalam penyelenggaraan jaringan.
Terhadap berbagai persoalan ini, Angga mengaku Apjatel telah berkeliling ke berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Bali, Surabya, dan lainnya untuk menyosialisasikan pentingnya industri ini membutuhkan simbiosis mutualisme dengan pemerintah karena menyangkut kebutuhan masyarakat.