Komdigi Terbitkan Surat Imbauan Waspada Ancaman Siber, Minta Instansi Pemerintah Perketat Keamanan
JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk memperketat kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital pemerintah.
Meski potensi serangan tersebut belum terverifikasi, Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik untuk memperkuat sistem pengamanan serta memastikan kesiapan penanganan insiden demi menjaga kelangsungan pelayanan publik.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut atas Security Advisory dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Imbauan tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain instansi, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan mencakup penguatan keamanan sistem, peningkatan pemantauan lalu lintas jaringan, pemeriksaan kerentanan berkala, serta kesiapan koordinasi penanganan insiden siber.
Informasi mengenai dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar di media sosial, yang diklaim sebagai aksi penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kapabilitas pelaku memang belum terverifikasi. Namun, langkah pencegahan mendasar tetap wajib dilakukan.
Sejumlah potensi ancaman yang diwaspadai antara lain serangan Distributed Denial of Service (DDoS) untuk melumpuhkan akses layanan, perusakan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga aksi phishing serta penyebaran informasi palsu.
Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperketat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak (update software), meningkatkan proteksi serangan DDoS, serta memverifikasi fungsi pencadangan (backup) data dan mekanisme pemulihan layanan.
Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Warga diimbau berhati-hati terhadap pos-el (email), pesan singkat, maupun tautan mencurigakan yang mengasumsikan nama instansi resmi. Pengguna diminta tidak membagikan kata sandi, data pribadi, atau informasi sensitif melalui saluran yang belum terverifikasi, serta selalu mengakses situs resmi pemerintah.
Apabila menemukan indikasi gangguan siber pada layanan PDN-1 maupun Government Cloud, instansi pengguna dapat segera melapor melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau pos-el [email protected].
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” pungkas Aries.
(Rahman Asmardika)
