Handoko pun menyampaikan bahwa untuk menggelar acara launching, hanya akan menghabiskan biaya yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih berguna. Oleh karena itu, dia pun tidak ambil pusing terkait permintaan Komisi VII DPR yang mengusulkan pencopotan kepala BRIN karena dinilai tidak transparan dalam penggunaan pagu anggaran,
Pasalnya, Komisi VII DPR merekomendasikan dilakukannya audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dialkukan mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai.
Menanggapi hal tersebut, Handoko menyebut usulan tersebut merupakan ranah politik dari anggot DPR. Menurutnya, jabatan yang dia terima didapat dari Keputusan Presiden, dan yang berhak untuk menanggalkan juga Presiden. "Saya ikut saja tergantung Presiden, karena saya juga diangkat dengan Kepres" lanjutnya.
Lebih lanjut, Handoko juga mengaku dirinya telah bertemu dengan Dewan Pembina BRIN, Megawati. Ia mengisahkan bahwa respon Dewan Pembina biasa-biasa saja lantaran itu hal yang biasa dalam berpolitik. "Namanya dinamika. Sudah biasa," pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)