Situs BSSN Diduga Diretas Hacker Brasil

Menurut Alfons, hal tersebut secara tidak langsung memberi gambaran bagaimana keadaan kondisi pertahanan siber Indonesia secara umum pada mayoritas institusi pemerintah.

”Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk sangat serius membenahi masalah literasi digital dan kesadaran sekuriti yang dapat dikatakan sangat rendah di kalangan lembaga pemerintahan secara umum,” ujar pemilik Vaksincom itu.

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin mendapat manfaat maksimal dari revolusi digital yang sedang terjadi, seharusnya kemampuan pengelolaan aset digital yang baik menjadi salah satu prioritas utama yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran pemerintahan.

”Kita bisa berkaca dari beberapa kasus kebocoran data dimana institusi pengelola data yang mengalami kebocoran data bukannya mengakui adanya kebocoran data dan segera membenahi diri ketika mengalami kebocoran data,” ungkapnya.

Namun, yang terjadi menurut Alfons para pejabat terkait sibuk melakukan lobbying, menyangkal dan tidak mengakui mengalami kebocoran data. ”Dan dalam beberapa kasus antar institusi terkesan saling melindungi satu sama lain dan tidak mengakui kalau sudah terjadi kebocoran data,” ungkapnya.

(Dyah Ratna Meta Novia)