Pemblokiran situs yang memuat konten terorisme dan radikalisme sudah dilakukan sejak 2010 hingga saat ini. Situs yang telah diblokir dominan berasal dari luar negeri dengan registernya lebih banyak bertuliskan dot com.
Tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, pemblokiran juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 40 ayat (2).
Baca juga: Indonesia Miliki Tingkat Spam Tertinggi di Asia Tenggara
Meski sudah dilakukan penutupan terhadap situs terorisme dan radikalisme serta separatisme, Kominfo terus melakukan pencarian situs dan akun dengan menggunakan mesin AIS setiap dua jam sekali.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan Polri untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten terorisme, radikalisme dan separatisme.