8.000 Situs Porno Diblokir Kominfo Setiap Bulan
“Kekuatan hoaks itu justru ketika dilakukan share. Makanya UU ITE yang dilarang adalah mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya. Jadi yang aktif bisa terkena UU ITE,” ungkapnya.
Henri mengatakan banyak kasus orang yang terjerat UU ITE setelah ikut menyebarkan informasi yang dinilai mencemarkan nama baik seseorang.
“Kalau kemudian ada yang mengatakan UU ini harus dihilangkan atau diganti, sebenarnya yang salah itu bukan UU-nya tetapi penerapan dari UU tersebut,” jelas dia.
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan ketika seseorang yang merasa terancam serta terintimidasi bisa membela diri dengan merekam ancaman atau intimidasi tersebut. Namun, ia mewanti-wanti agar rekaman yang dimaksud tak disebar melalui dunia maya yang justru bisa berimbas terjerat UU ITE lantaran dinilai melakukan pencemaran nama baik.
“Kira-kira kalau merasa terancam boleh merekam dan menyimpan rekaman itu. Jangan disebarkan yang nantinya justru menimbulkan masalah. Serahkan kepada polisi untuk menindaklanjutinya,” ungkap dia.
Soal upaya penangkalan beredarnya hoaks, Kharis mengatakan salah satu cara dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Ia mencontohkan seperti nilai-nilai budaya Jawa yang masih relevan untuk mengikis beredarnya hoaks.
“Ada budaya ewuh pekewuh serta tenggang rasa. Kalau nilai-nilai budaya adiluhung ini diterapkan tidak perlu bicara UU lagi,” ungkapnya.
Baca juga: 3 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Ponsel
(Ahmad Luthfi)
