Hal itu sesuai Pasal 131 huruf e dan Pasal 132 Ayat (2) dan (7) PP Nomor 55 Tahun 2012 juncto Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009.
Uji tipe yang diterbitkan Kemhub juga memiliki beberapa ketentuan, yakni modifikasi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek (APM) serta harus dilakukan di bengkel umum yang ditunjuk Kemhub.
Kendaraan modifikasi juga wajib didaftarkan kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru sesuai perubahan kendaraan bermotor.
"Pihaknya akan menindak tegas pengguna jalan yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku," tegas Budiyanto.
(Dian AF)