AS Larang Impor Robot Humanoid China, Sebut Ancaman Keamanan Nasional

HONG KONG — Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) melarang impor robot humanoid dan inverter daya buatan luar negeri yang baru, dengan alasan risiko keamanan nasional, dalam langkah yang menargetkan China. Saat ini Beijing mendominasi pasar global untuk robot humanoid dengan perkiraan pangsa pasar sekitar 85%.

Dilansir AP, larangan FCC juga mencakup impor baru robot berkaki empat, yang sering disebut sebagai anjing robot berkaki empat. Badan tersebut mengatakan impor robot canggih menimbulkan risiko keamanan siber dan risiko keamanan nasional lainnya. Produksi peralatan semacam itu di luar negeri juga membuat rantai pasokan Amerika Serikat (AS) rentan terhadap gangguan.

Larangan terhadap inverter daya, yang digunakan untuk mengubah listrik arus searah (DC) menjadi listrik arus bolak-balik (AC) dan digunakan dalam sistem energi terbarukan, pusat data, dan peralatan rumah tangga, dapat memiliki dampak yang luas.

Menurut Ketua FCC, Brendan Carr, langkah tersebut bertujuan untuk “mengamankan rantai pasokan penting Amerika”. Ia mengatakan larangan tersebut berlaku untuk “versi baru” dari impor tersebut.

Larangan FCC ini menyusul serangkaian pembatasan AS terhadap impor produk China, termasuk drone, dan terhadap ekspor teknologi canggih AS ke China. Washington juga sedang mempertimbangkan kontrol terhadap penggunaan model kecerdasan buatan sumber terbuka China di saat AI China dengan cepat mendapatkan pasarnya.

Dari sekitar 15.000 robot humanoid yang dikirimkan secara global pada tahun 2025, Unitree dan AGIBOT, dua perusahaan robotika canggih terbesar di China, masing-masing mengirimkan lebih dari 5.000 unit. Sementara itu, perusahaan sejenis di AS, seperti Tesla dan Figure AI, masing-masing mengirimkan beberapa ratus unit atau kurang, menurut kelompok riset dan konsultasi teknologi Omdia.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi langkah AS tersebut, menuduh Washington telah memperluas konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan China. Beijing mengatakan akan mengambil "semua tindakan yang diperlukan" untuk membela hak dan kepentingan sah bisnis China, kata kementerian tersebut.

(Rahman Asmardika)