Ancam Keamanan Nasional, Telegram Resmi Diblokir Pemerintah Irak

APLIKASI Telegram resmi diblokir di Irak. Kementerian Telekomunikasi Irak baru-baru ini memutuskan untuk melarang aplikasi berbagi pesan tersebut karena kekhawatiran akan pelanggaran data pribadi dan mengancam keamanan nasional. 

Seperti dilansir dari Gizchina, Selasa (8/8/2023), Kementerian Telekomunikasi Irak menilai Telegram tidak mampu menangani data pengguna dengan baik. Mereka mengklaim langkah pemblokiran ini dapat menjaga integritas data pribadi pengguna.

 BACA JUGA:

Kementerian juga menyebut bahwa aplikasi diblokir karena dikhawatirkan bisa membocorkan data lembaga resmi negara dan data pribadi warga. Adapun perintah pemblokiran ini telah dilayangkan melalui surat resmi. 

"Kementerian Komunikasi menegaskan penghormatannya terhadap hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, tanpa mengurangi keamanan negara dan institusinya,” kata Kementerian Telekomunikasi Irak.

 BACA JUGA:

Untuk diketahui, Telegram, seperti banyak aplikasi obrolan lainnya, digadang-gadang telah mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna. Ini termasuk info pribadi seperti nama, nomor telepon, dan bahkan data lokasi.

Pemerintah Irak khawatir data ini dapat disalahgunakan atau diakses oleh individu yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan warganya.

 BACA JUGA:

Selain pelanggaran data pribadi, masalah keamanan nasional berperan besar dalam keputusan untuk memblokir Telegram. Pemerintah Irak percaya bahwa fitur enkripsi aplikasi mempersulit pihak berwenang untuk memantau dan melacak potensi ancaman.

Kurangnya pengawasan ini berpotensi dimanfaatkan oleh individu atau kelompok dengan niat jahat. Mereka mengklaim bahwa ini dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan negara.