Bahkan lebih dari itu, ia bermimpi menjadikan Indonesia segera terbebas dari lambatnya internet, khususnya di wilayah-wilayah pelosok desa. Karena itu, langkah pertama yang perlu ditata adalah pengaturan frekuensi serta regulasi perihal koneksi 4G melalui broadband plans 2015–2019.
“Broadband plans sedang kita godok yang awal pengerjaannya pada 2015 nanti. Kami prediksi segera rampung pada 2019,” ujar Ridiantara saat berbincang kepada Okezone, beberapa waktu lalu.
Meski diakui tidak mudah untuk melaksanakan broadband plans, lantaran membutuhkan anggaran yang besar. Tapi, Rudi berjanji akan mengupayakan itu dengan berbagai cara pengadaan anggaran, sebab yang terpenting target terwujud pada 2019.
Meski begitu, kata Rudi, bukan berarti pemerintah tidak memerhatikan kebutuhan lainnya dalam pembangian anggaran. Apalagi, program lain dengan biaya yang juga tidak sedikit telah menanti, salah satunya menguatkan program e-goverment yang digadangkan Presiden Jokowi.
“Khusus untuk broadband saja kita butuh dana sebesar Rp270 triliun. Angka yang sangat fantastis pastinya. Lalu bagaimana mendapatkannya? Pemerintah sudah memikirkan itu,” jelasnya.
Salah satunya adalah melalui private public relationship (PPP). Penggalangan dana melalui PPP ini adalah bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah pusat dan daerah dengan kemitraan bersama pihak swasta.