Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS
DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melarang masyarakatnya main layangan selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023. Pemprov beralasan ini dilakukan untuk menghindari kabel listrik putus.
Larangan tertuang dalam surat edaran bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM yang di dalamnya tertera bahwa masyarakat tidak boleh bermain layang-layang pada periode tanggal 4-18 Oktober 2023. Larangan juga sudah dipertegas oleh Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra baru-baru ini.
“Di Bali jika musim tertentu ada aktivitas masyarakat menerbangkan layang-layang. Nah, layangan ini jika putus tentu bisa mengganggu konektivitas listrik. Kami sudah koordinasikan kepada semua pihak untuk tidak melakukan itu,” kata Made Indra, dikutip pada Senin (9/10/2023).
”Kita sudah surati dan kita imbau untuk selama periode KTT AIS Forum tidak ada aktivitas menaikkan layangan. Sehingga potensi gangguan jaringan listrik bisa kita perkecil,” tegasnya.
Selain melarang main layangan, Pemprov Bali juga meminta kepada Kepala Daerah melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan pemangkasan dahan pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik secara berkala. Ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan gangguan.
Untuk diketahui, KTT AIS sendiri akan berlangsung pada 10--11 Oktober 2023 di Bali dengan mengusung tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama". Secara khusus pertemuan akan membahas isu-isu global berkaitan dengan kelautan.
Indonesia pada KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan itu mendorong dan akan fokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi AIS Forum diyakini akan menguntungkan semua negara partisipan, termasuk Indonesia, melalui antara lain peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui penyatuan pandangan terkait isu-isu kelautan.
(Saliki Dwi Saputra )
