JAKARTA - Pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati, mengungkapkan analisinya terkait isu Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang sedang hangat dibicarakan.
Nuning, panggilan akrabnya, berpendapat bahwa pemerintah bisa tegas pada Facebook, Google, dan Twitter. Ini momentum bagus apalagi untuk menunjukkan pada raksasa teknologi bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional.
"Bila dihitung dari jumlah pemakai, misalnya Twitter pemakai aktif di tanah air 10-15 juta saja, jadi tidak ada alasan untuk tidak tegas," kata Nuning, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).
Dia menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah pernah tegas pada telegram yang saat itu pemakainya 10 juta.
Untuk Facebook, lanjut Nuning, memang pemakai di Tanah Air sangat banyak, lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan Facebook tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai bahkan di kampus-kampus, perusahaan dan juga pemerintah daerah sampai pusat.
"Jadi perlu syok terapi juga, karena selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Termasuk keberanian mereka ini terutama Facebook untuk urusan pajak, dan Facebook juga enggan membuka kantor di Indonesia," ujarnya.
Dia menyatakan, Facebook ini hanya membuka kantor yang diisi satpam untuk menerima surat saja. Masyarakat akan mengerti bila ada pendekatan komunikasi dari jauh hari.
Masih ada beberapa hari untuk pemerintah lewat Kominfo memberikan penjelasan bahwa bila Facebook dan Twitter tidak segera memenuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, maka layanannya diblokir sementara sampai mereka memenuhi syarat beroperasi PSE.
"Facebook terutama, akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Pengumuman dari pemerintah sangat penting, terutama untuk menghimbau para pengiklan di Facebook dan Twitter untuk menghentikan iklannya, sementara platform tersebut di blokir," imbuh dia.