Di sisi lain, perubahan tersebut juga akan memberi efek sekunder untuk kelompok nirlaba yang mencari penggalangan dana atau perusahaan kecil yang mencari pelanggan.
“Keputusan untuk menghapus opsi penargetan terperinci ini tidak mudah dan kami tahu perubahan ini dapat berdampak negatif pada beberapa bisnis dan organisasi,” tulis Mudd dalam sebuah unggahan di blog.
Selama ini perusahaan telah menghadapi kritik atas kemampuan penargetan iklan spesifik pada pengguna di platform-nya, termasuk penyalahgunaan seperti pengiklan yang mendiskriminasi atau menargetkan kelompok rentan.
Isu iklan politik di platform media sosial, termasuk cek fakta dalam konten iklan politisi, telah memicu banyak perdebatan di kalangan publik, anggota parlemen, dan perusahaan seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat.
Mengutip Reuters, Rabu, pada 2019 Twitter telah melarang iklan politik sama sekali, tetapi Facebook pada waktu itu belum menunjukkan keinginan untuk membatasi pengiklan politik yang ingin menjangkau calon pemilih.