Kominfo Kembali Tegur Sampoerna Telekomunikasi soal BHP Frekuensi

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melayangkan surat teguran kedua kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia karena belum membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020," kata Kominfo dalam keterangan persnya.

Seperti dilansir dari Antara, Kominfo telah mengirimkan surat teguran pertama kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada 1 Mei lalu, namun, hingga batas waktu yang ditentukan pada surat pertama, yaitu 31 Mei, perusahaan tersebut belum melunasi kewajiban BHP IPFR.

Kominfo kemudian menerbitkan surat teguran kedua tertanggal 1 Juni, dengan batas waktu pelunasan kewajiban BHP IPFR pada 31 Juli mendatang.

Total biaya yang belum dibayarkan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia per 1 Juni sebesar Rp442 miliar, berupa pokok dan denda.

"Kami masih menunggu itikad baik PT. STI untuk melunasi kewajiban pembayaran BHP IPFR tersebut," kata Kominfo.