JAKARTA - Baru-baru ini, pemerintah Indonesia kembali mengusulkan wacana pembatasan permainan PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), terutama setelah insiden-insiden yang dikaitkan dengan pengaruh negatif game tersebut terhadap anak muda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah pejabat pemerintah menilai perlunya pembatasan akses untuk melindungi generasi muda dari potensi dampak buruk seperti kecanduan dan perilaku agresif akibat paparan konten kekerasan di dalam game. Wacana ini mengundang perhatian publik luas dan menimbulkan perdebatan tentang regulasi game online di tanah air.
Sejumlah negara telah mengambil langkah tegas dengan melarang atau membatasi akses PUBG karena berbagai alasan mulai terkait sosial, kesehatan mental, dan keamanan data. Berikut daftar beberapa negara yang diketahui melakukan pembatasan atau pelarangan PUBG:
India melakukan larangan terhadap PUBG Mobile pada tahun 2020 dengan alasan keamanan siber dan kekhawatiran terhadap pengaruh buruk game pada anak muda. Pemerintah India menilai konten dalam game dapat memicu perilaku agresif serta mengganggu prestasi akademis.
Pemerintah Nepal memblokir PUBG Mobile sementara waktu karena kekhawatiran terhadap kecanduan permainan yang menyebabkan penurunan motivasi belajar dan perilaku negatif di kalangan remaja.
Di Bangladesh, PUBG juga sempat diblokir sementara untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif konten kekerasan serta masalah kecanduan.
Pemerintah Afghanistan melarang PUBG karena dianggap sebagai permainan yang dapat memicu kekerasan dan mengganggu fokus remaja pada pendidikan serta kegiatan positif lainnya.
Yordania memberlakukan pelarangan PUBG dengan alasan yang serupa, yakni dampak negatif pada fungsi sosial dan psikologis pemain muda.
Meski merupakan rumah bagi Tencent, publisher PUBG Mobile, pemerintah China memberlakukan regulasi ketat yang membatasi jam bermain dan melakukan sensor konten demi mencegah kecanduan dan efek samping negatif lainnya.
Mengikuti jejak negara-negara di atas, Indonesia mempertimbangkan regulasi ketat untuk membatasi akses game yang dinilai memiliki dampak negatif signifikan pada anak dan remaja. Selain alasan keamanan dan kesehatan mental, alasan sosial juga menjadi sorotan, terutama setelah insiden terkait yang semakin sering terjadi. Namun, sejauh ini rencana itu baru sekedar komentar singkat dan belum ada keterangan lebih jauh dari pemerintah.
(Rahman Asmardika)