Microsoft Putus Akses Layanan untuk Militer Israel Terkait Pengawasan Warga Sipil Gaza

JAKARTA - Microsoft telah memutus beberapa layanan kepada unit Kementerian Pertahanan Israel (IMOD), demikian dilaporkan pada Kamis (25/9/2025). Langkah ini diambil Microsoft setelah penyelidikan menemukan bahwa teknologi perusahaan tersebut telah digunakan untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga sipil di Gaza.

Brad Smith, presiden perusahaan, mengatakan bahwa penggunaan teknologi perusahaan untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan layanan standarnya.

Smith menambahkan bahwa keputusan tersebut, yang didorong oleh investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian, tidak akan memengaruhi pekerjaan lain yang dilakukan perusahaan dengan Israel, demikian diwartakan BBC.

Kerja sama Microsoft dengan pemerintah Israel telah menjadi isu kontroversial, termasuk di dalam perusahaan itu sendiri, yang memicu protes dari para karyawan.

"Saya tahu banyak dari Anda peduli dengan topik ini," tulis Smith dalam pesan kepada staf yang dipublikasikan oleh perusahaan pada Kamis.

Ia menekankan bahwa peninjauan masih berlangsung: "Saya akan membagikan lebih banyak informasi dalam beberapa hari dan minggu mendatang, ketika waktunya tepat."

Investigasi bulan lalu oleh The Guardian, yang bekerja sama dengan publikasi Israel-Palestina +972 Magazine dan outlet berbahasa Ibrani Local Call, menemukan bahwa sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel menggunakan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dari layanan cloud Microsoft, Azure, untuk menyimpan kumpulan besar panggilan telepon yang dilakukan oleh warga Palestina biasa yang telah disadapnya.

Kemampuan untuk mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis komunikasi dengan cakupan yang begitu luas turut membentuk operasi militer di Gaza dan Tepi Barat, menurut investigasi mereka.

Microsoft, yang telah menanggapi protes dari staf atas pekerjaannya untuk Israel dengan memecat beberapa karyawan, mengatakan bahwa mereka meluncurkan peninjauan sendiri sebagai tanggapan atas artikel tersebut.

Perusahaan tersebut menyatakan tidak mengakses konten pelanggannya sebagai bagian dari tinjauan, tetapi menemukan bukti lain yang mendukung beberapa elemen artikel, termasuk konsumsi kapasitas penyimpanan di Belanda dan penggunaan layanan AI.

Kemudian, perusahaan tersebut memberi tahu Kementerian Pertahanan Israel bahwa mereka akan "menghentikan dan menonaktifkan" beberapa "langganan dan layanannya, termasuk penggunaan penyimpanan cloud dan layanan serta teknologi AI tertentu", menurut Smith.

"Kami telah meninjau keputusan ini dengan IMOD dan langkah-langkah yang kami ambil untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan layanan kami, dengan fokus memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil," tulis Smith, seraya menambahkan bahwa tinjauan perusahaan didasarkan pada komitmen terhadap privasi.

The Guardian melaporkan bahwa unit yang dimaksud berencana untuk mentransfer datanya ke platform cloud yang dijual oleh Amazon. Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

Awal tahun ini, seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta puluhan perusahaan multinasional untuk berhenti berbisnis dengan Israel, memperingatkan mereka bahwa mereka berisiko terlibat dalam kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Microsoft termasuk di antara perusahaan yang disebutkan dalam laporan Francesca Albanese, yang dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Laporan tersebut juga menyebutkan perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan Alphabet, yang seperti Microsoft telah menghadapi tekanan internal terkait masalah ini dari beberapa stafnya.

(Rahman Asmardika)