JAKARTA - Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengambil langkah tegas terkait kasus pesan singkat atau SMS spam yang meresahkan masyarakat, salah satunya terkait SMS yang berisi layanan seks.
Belakangan, SMS tersebut menerpa Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansah. Ada dua cara yang akan ditempuh untuk menanggulangi hal tersebut.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu, mengatakan, langkah awal Kominfo membuat platform (kanalisasi) pengaduan melalui Twitter.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadukan kasus SMS spam yang dialami.
“Akun Twitter-nya sudah kita buat namanya @aduanBRTI. Akun ini sudah aktif dan telah memiliki 16 follower,” ucap Ismail kepada Okezone, Senin (21/9/2015).
Pada Selasa 22 September, lanjutnya, pemerintah akan membuat lebih jelas aturannya mengenai pelaporan (aduan) apa saja yang bisa disampaikan melalui akun @aduanBRTI.
“Akun ini kami maksudkan untuk menangani aduan atau konten negatif yang terjadi melalui ponsel atau SMS. Sementara untuk aduan konten negatif yang terjadi di website, bukan di akun ini tempat melaporkannya,” tutur Cawidu.
Tujuan lain Kominfo untuk membuat layanan ini karena ingin mengumpulkan seluruh informasi dari masyarakat terkait dengan pesan singkat berkonten negatif.
Langkah kedua, kata Cawidu, mulai 15 Desember seluruh nomor telefon seluler prabayar meski melakukan registrasi dengan menggunakan ID card resmi. Diperinci olehnya, ID tersebut bisa berasal dari KTP, paspor, SIM atau ID resmi lainnya.
Hal ini telah disepakati oleh seluruh operator telekomunikasi dan BRTI untuk dijalankan bersama. Ke depan, masyarakat yang menggunakan nomor prabayar harus meregistrasikannya menggunakan ID card yang mereka miliki.
“Menjelang tanggal tersebut, kami akan upayakan terus sosialisasinya agar pada 15 Desember nanti, masyarakat telah semakin familiar terhadap imbauan ini,” terangnya.
(Kemas Irawan Nurrachman)