Sidang Pengguna Software Illegal Bisa Mangkrak 1 Tahun

JAKARTA - Kendati pihak berwajib sudah menemukan kasus pemakaian software ilegal di suatu perusahaan, bukan berarti persidangan bakal gampang digelar. Bahkan untuk memasuki sidang perdana saja bisa memakan waktu hingga 1 tahun lamanya.

Seperti yang terjadi pada kasus penggunaan software ilegal pada perusahaan PT Kedaung Industrial (KI), pihak kepolisian memang telah melakukan razia pada 31 Juli 2008 silam. Akan tetapi, sidang perdana baru bisa dilakukan pada akhir Juni 2009 lalu.

"Panjangnya waktu sidang lebih disebabkan karena kita harus bolak-balik mengurus berkas. Dan kita tidak bisa mengontrol, karena sistem pemberkasan sidang itu sifatnya manual. Lain ceritanya kalau menggunakan komputer," jelas juru bicara perwakilan Bussines Software Alliance (BSA) Dhony A Sheyoputra, di Restoran Raja Rasa, Jakarta, Selasa (4/8/2009).

"Saat ini BSA sudah menangani setidaknya 30 kasus yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan pengamatan, sidang yang langsung ditentukan keputusannya paling cepat 3 bulan," tambah Dhony.

Sementara itu, sidang keempat PT KI akhirnya harus ditunda hingga satu minggu ke depan atau Selasa 11 Agustus 2009. Agenda persidangan yang dipimpin Mien Trisnawaty hanya mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi, termasuk di antaranya Dhony Sheyoputra dari BSA.

Jalannya sidang yang memakan waktu hingga 1 jam tersebut, lebih mempertanyakan tugas BSA dalam mengawasi software ilegal di perusahaan-perusahaan. Ketua hakim juga sempat mempertanyakan perbedaan antara software ilegal dan software legal.

Menurut informasi dari para penyidik, PT KI yang merupakan perusahaan keramik tidak dapat menunjukkan lisensi software untuk 28 komputer dari 51 komputer yang dimiliki perusahaanya, kecuali hanya 15 buah Microsoft Windows XP Home original yang belum terinstal.

Dalam kasus ini, terdakwa Manager IT PT Kedaung Industrial Indramin sendiri akan terjerat undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 27 ayat 3, dengan hukuman penjara 5 tahun penjara dan atau denda Rp500 juta. Dalam persidangan ini, Indramin menjadi satu-satunya tersangka.

(Sarie )