Krisis Finansial, Neta Dikabarkan Ajukan Bangkrut
JAKARTA - Nasib Neta kini sudah di ujung tanduk dengan perusahaan induknya, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, resmi mengajukan kebangkrutan. Kabar ini merupakan lanjutan dari kesulitan finansial yang dialami Neta.
1. Ajukan Bangkrut
Melansir Reuters, Rabu (25/6/2025), berdasarkan platform Pengungkapan Kebangkrutan Nasional, proses ini sudah dilakukan kreditur sejak bulan lalu. Sejumlah diler Neta di Shanghai juga sudah mulai tutup.
Disitat dari Paultan, kreditur yang mengajukan kebangkrutan adalah Shanghai Yuxing Advertising. Petisi pailit terhadap Hozon dilayangkan dengan alasan biaya pameran yang belum dibayarkan di berbagai negara.
2. Upaya Restrukturisasi
Sementara media berita investasi China, Bamboo Works, mengindikasikan Hozon tengah menjalani proses restrukturisasi formal yang bertujuan merevitalisasi bisnis. Hal ini mencerminkan masalah mendalam yang saat ini dilanda Neta Auto.
Pengadilan sudah menerima kasus tersebut dan menunjuk seorang administrator untuk mengawasi restrukturisasi tersebut.
Namun, ada laporan yang bertentangan muncul dari Thailand.
Halaman Facebook Neta di Thailand memposting sebuah pernyataan pada 12 Juni. Ditegaskan, restrukturisasi tersebut merupakan upaya pemulihan yang dipimpin pemerintah di bawah pengawasan pengadilan.
Perusahaan menguraikan rencana untuk menarik investor strategis, merombak manajemen, dan memulai kembali produksi, penelitian dan pengembangan, serta ekspansi internasional.
Namun, seorang pemasok Thailand meragukan pernyataan ini, dengan mengklaim pekerja lokal telah diberhentikan pada akhir Mei. Disebutkan juga sejumlah diler dan pemasok telah rugi besar.
Kabarnya, beban keuangan Hozon cukup besar, dengan utang yang mencapai hampir 10 miliar yuan (sekitar Rp22,7 triliunan). Upaya sebelumnya untuk mengubah utang menjadi ekuitas dan mengamankan pendanaan baru hanya menunjukkan sedikit kemajuan.
Di tengah keuangan Neta yang bermasalah, laporan terpisah dari Bangkok Post mengindikasikan, produsen mobil China itu mungkin harus membayar kembali subsidi jika mereka gagal mematuhi ketentuan subsidi, seperti dikatakan Wakil Menteri Keuangan Thailand, Paopoom Rojanasakul.
(Erha Aprili Ramadhoni)
