Khawatir Pabrik Mobil Hybrid Hengkang dari RI, Menperin Upayakan Insentif
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bakal berupaya mewujudkan insentif mobil hybrid. Hal ini untuk mencegah brand yang sudah lama memproduksi mobilnya di Indonesia hengkang karena mendapat tawaran dari negara lain.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tak akan memberikan kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Itu termasuk insentif mobil hybrid karena dianggap sudah berjalan dengan baik melalui skema yang ada saat ini.
Namun, Menperin merasa insentif untuk mobil hybrid perlu diwujudkan untuk mempertahankan brand yang sudah bertahan lama di Indonesia. Terlebih, mereka memproduksi kendaraan berteknologi elektrifikasi di Indonesia.
"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah," kata Menperin kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).
Saat ini, sejumlah negara memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang mengarah ke era elektrifikasi, termasuk dalam merancang mobil hybrid. Menperin mengaku khawatir apabila brand besar yang ada di Indonesia mendapat tawaran dari negara lain dan memindahkan pabriknya.
"Kami juga tidak mau kemudian negara-negara lain di ASEAN, yang memberikan insentif yang cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandy mengatakan pihaknya sangat menghormati keputusan pemerintah. Tapi, ia berharap pemerintah dapat mendukung pengembangan mobil hybrid yang juga berkontribusi mengurangi emisi dan memiliki minat terbesar.
"Ketersediaan ragam teknologi elektrifikasi yang tersedia rasanya akan bisa membantu mengakselerasi perkembangan dan adopsinya di Indonesia, memungkinkan kontribusi pengurangan emisi lebih besar," kata Anton kepada Okezone.
"Jadi, melihat opportunity yang ada saat ini kami berharap pemerintah dapat mendukung semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mencapai netralitas karbon," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
