Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Siapkan Aturan soal Perdagangan Digital
JAKARTA - Guna menciptakan regulasi yang menunjang iklim persaingan usaha yang sehat, terutama bagi pelaku UMKM di era transformasi digital. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, menggandeng Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Afif Hasbullah.
Menurut Menteri Teten, regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mengatur pasar digital Tanah Air.
BACA JUGA:
“Untuk itu kita akan bersama-sama mengatur perdagangan online, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dari sisi kepentingan persaingan pasar kita berharap tercipta iklim yang adil, sementara KPPU bertugas untuk memantau indikasi dan potensi monopoli perdagangan,” kata Teten dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (7/10/2023).
Lebih lanjut kondisi yang ada sampai hari ini, masih didapati perlakuan diskriminatif terhadap penjual independen (shadow banning) di dalam platform digital.
Seperti misalnya monopoli algoritma yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk dari perusahaan pengelola platform maupun perusahaan afiliasinya.
BACA JUGA:
”Perlakuan diskriminatif itu dilakukan dengan menggunakan teknologi khusus sehingga mudah bagi pengelola platform untuk membaca traffic dan perilaku konsumen. Lalu konsumen diarahkan untuk membeli produk mereka sendiri. Di sisi lain pelaku UMKM juga dipaksa memakai jasa pengiriman mereka,” ucapnya.
Untuk itu kata MenKopUKM, diperlukan adanya pengaturan pasar digital agar tercipta ekosistem digital yang lebih adil. Teten menyebut setidaknya ada tiga aspek yang perlu diatur untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Pertama, mengenai aturan platform yang perlu dibenahi yakni terkait integrasi platform yang berarti mengatur algoritma data supaya tidak ada penyimpangan.
BACA JUGA:
“Jangan sampai platform global tersebut menguat tanpa adanya regulasi yang tepat hingga akhirnya negara tidak bisa mengontrol,” ujarnya.
