Sepi Peminat, Kuota Subsidi Rp7 Juta untuk Motor Listrik Hanya 50 Ribu Unit Tahun Depan
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru. Ini sebagai upaya meningkatkan peredaran kendaraan listrik di Indonesia dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Subsidi Rp7 juta telah diresmikan oleh pemerintah, pada Maret 2023, dengan kuota 200.000 unit sampai akhir tahun ini. Tapi, selama 4 bulan, penjualan motor listrik dengan subsidi masih sepi peminat, bahkan baru ada 800 unit yang tersalurkan.
Pada awal peluncuran subsidi Rp7 juta, syarat yang ditentukan cukup rumit dan hanya masyarakat tertentu yang bisa memanfaatkannya. Melihat minimnya penjualan, maka persyaratan diubah menjadi satu NIK KTP untuk satu unit motor listrik.
“Berdasarkan evaluasi, memang lambatnya dari penyerapan motor listrik ini dikarenakan ada kriteria yang dianggap tidak begitu menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.
Menperin mengungkapkan dari data yang diterima, sejak kebijakan subsidi diluncurkan, pembelian motor listrik diluar program bantuan pemerintah cukup tinggi. Hal tersebut karena syarat yang dianggap terlalu rumit dan prosesnya sangat panjang.
“Menariknya, pembelian motor listrik di luar program bantuan pemerintah itu naiknya tinggi sekali, di atas 100 persen. Tapi program belanja motor listrik melalui program bantuan pemerintah itu berjalan lambat,” ujar Agus Gumiwang.
“Jadi saya tidak saya tidak khawatir sama sekali dengan animo masyarkat untuk membeli motor listrik. Oleh sebab itu kriteria dan persyaratannya kita sesuaikan hanya terbatas, satu NIK hanya boleh beli satu motor listrik,” sambungnya.
