Toyota Beberkan Cara agar Industri Otomotif Indonesia Bersaing dengan Thailand: Market Kita Tertahan
JAKARTA – Industri otomotif Indonesia selalu dibandingkan dengan Thailand. Dan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ialah kebijakan pajak kendaraan.
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang mengekspor mobil produksi Indonesia ke Thailand pun menjabarkan perbedaan pajak kendaraan yang berlaku di Thailand dan Indonesia.
“Kita kan selalu membandingkan sama Thailand jumlah (penjualannya), tapi pernah nggak kita bandingkn pajaknya? Pajak di Thailand itu bisa dikatakan separuh dari pajak yang ada di Indonesia,” kata Wakil Presiden TMMIN Bobo Azam di Toyota Karawang Plant 2, Jawa Barat, belum lama ini.
Menurut Bob, pajak kendaraan yang tinggi di Indonesia membuat pasar tertahan, dimana konsumen menahan diri untuk lakukan transaksi.
Lebih lanjut Bob pun mencontohkan saat pemerintah Indonesia memberlakukan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang membuat penjualan melonjak.
“Market kita itu tertahan. Pajak kita ada pajak barang mewah, bea balik nama, PPN. Pajaknya lebih tinggi. Begitu (PPnBM) di bebasin, langsung penjualannya naik pesat. Padahal masih ada tuh bea balik nama,” ujarnya.
Akibat tingginya pajak kendaraan roda empat di Indonesia membuat target penjualan yang sudah dipatok sejak 2016 tidak tercapai.
Bob menegaskan hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar industri otomotif Tanah Air semakin berkembang.
“Artinya kalau dibandingkan dengan Thailand, potensi kita itu besar. Dari 2016-2017, diproyeksikan pada 2020 (penjualan) dua juta unit mobil. Sekarang hanya 1,1 juta,” ucap Bob.
Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan relaksasi PPnBM, Bob menuturkan para produsen sempat menyampaikan keluh kesah mereka.
Pasalnya, saat penjualan meningkat, jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara juga ikut naik.
“Bayangan orang kan kalau PPnBM diturunkan pajak ke pemerintah turun. Tapi karena volume (penjualan) naik, pajak yang dibayar itu naik. Jadi sebenarnya dampaknya positif bagi ekonomi,” tuturnya.
“Cuma memang bagi publik kebijakan ini kelihatan nggak populer, karena seolah-olah memberikan insentif untuk orang kaya. Itu problemnya. Mungkin itu kendala di pemerintah juga,” tambahnya.
Namun, Bob menyadari ada pajak yang perlu dibayarkan oleh produsen untuk menjaga pendapatan negara. Tetapi, besarannya harus ditinjau ulang agar semakin banyak produsen yang datang dan penjualan alami peningkatan.
“Kalau kita mau mengembangkan (industri otomotif) ke depan itu ya tax harus dilihat kembali,” ungkap Bob.
(Imantoko Kurniadi)
