Indonesia Butuh Satelit untuk Pemerataan Internet

JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) melihat penggunaan satelit sebagai salah satu solusi untuk pemerataan akses internet di Tanah Air.

"Karena letak geografis Indonesia, tidak bisa dihindari penggunaan satelit," kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Nugroho, saat acara virtual, Selasa (22/6).

Keadaan geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dan banyak perbukitan membuat tidak semua titik bisa dijangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat optik.

Baca Juga: Menkominfo: Melalui 5G, Adopsi dan Inovasi Teknologi Digital Terus Kita Tingkatkan

Jika mengandalkan kabel serat optik, konstruksi cukup sulit untuk sejumlah wilayah serta membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Pemerintah sedang mengupayakan satelit multifungsi SATRIA-1 berkapasitas 150GB per detik, yang menurut jadwal, bisa beroperasi pada akhir tahun 2023.

BAKTI mengutip riset IIGF Institute tahun 2019 tentang dampak ekonomi satelit multifungsi ini di empat sektor.

Baca Juga:  Satelit dan Kecerdasan Buatan Bisa Prediksi Wabah Kolera, Penyakit yang Tewaskan 143.000 Orang per Tahun

Dengan asumsi peningkatan jaringan internet di titik yang belum terkoneksi sebesar 3 persen per tahun, SATRIA-1 menjanjikan penghematan biaya internet sebesar Rp29 triliun selama 15 tahun.

Sementara dari sektor e-government, diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp4 triliun dari penggunaan anggaran pemerintah.

Sektor e-education ditaksir juga akan efisien ketika menggunakan satelit ini, transformasi UN berbasis kertas menjadi UNBK, rata-rata penghematan diperkirakan di kisaran Rp3.000.000 per sekolah per tahun, dengan tingkat inflasi.

Dalam 15 tahun, penghematan di sektor e-education selama 15 tahun mencapai Rp59 miliar.

Efisiensi juga akan terjadi di penggunaan e-healthcare, memberikan penghematan sekitar Rp59,3 miliar selama 15 tahun.