Hatch mengatakan, Twitter telah menolak untuk memberikan transparansi tentang cara moderator kontennya dilatih dan kemanjuran kecerdasan buatannya dalam mengidentifikasi konten yang melanggar kebijakan.
"Opini publik sejauh ini masih belum diketahui untuk sebuah perusahaan dengan rekam jejak buruk dalam penerapan kebijakan dan menegakkan aturannya bagi para pengguna ekstremis sayap kanan," katanya.
"Tanpa bukti kuat bahwa perusahaan akan menindaklanjutinya, pengumuman peraturan ini akan jatuh ke dalam kategori yang berkembang dari penawaran aksi humas yang sedikit agak terlambat," ujar Hatch.
(Sazili Mustofa)