Anies Baswedan Kritik Tajam Regulasi Mobil Listrik, Gaikindo Bilang Begini

JAKARTA – Beberapa waktu lalu, regulasi terkait mobil listrik mendapat kritik tajam dari Anies Baswedan. Capres yang diusung oleh Partai Nasdem itu menilai regulasi mobil listrik tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyoroti terkait subsidi kendaraan listrik yang tidak tepat sasaran dan mendorong peningkatan kendaraan umum berbasis listrik untuk dihadirkan secara massal.

“Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukan terletak pada subsidi mobil listrik yang pemiliknya (seharusnya) tidak butuh subsidi,” kata Anies di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait masalah lingkungan, ia mencontohkan, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

Menaggapi kritik dari Anies tersebut, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesi (Gaikindo) Yohannes Nangoi menganggap kritik tersebut bagus untuk masukan dan bahan evaluasi pemerintah.

Nangoi menyebut, pihak yang menginisiasi subsidi mobil listrik bukan hanya Gaikindo, tapi juga pemerintah. Menurutnya, target pemerintah memberi subsidi mobil listrik adalah agar laku, lebih banyak terjual dan ada beberapa tujuan lain.

“Satu, lingkungan lebih bersih, dua yang namanya penggunaan bahan bakar fosil dikurangin. Sehingga yang namanya membeli bahan bakar fosil dari luar negeri bisa ditekan. Ketiga, defisit yang terjadi,” kata Nangoi, Rabu (24/5/2023).

Nangoi menilai, impor bahan bakar fosil sudah terlalu besar. Ia mengklaim, ekspor tersebut telah mencapai Rp600 triliun sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningktkan populasi kendaraan listrik.

“Anda lihat di tahun sebelumnya itu pembelian bahan bakar mencapai Rp600 triliun dalam satu tahun. Nah, kalau ini bisa kita tekan. Caranya gimana? Satu, pakai yang namanya biodiesel, sehingga dikurangi impornya,” jelasnya.

“Dua, dijual lebih banyak mobil listrik, itu tujuannya tuh ke situ. Itu sebabnya pemerintah kita menggalakkan ke arah sana, sehingga pemerintah memberikan ini (insentif),” lanjutnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku butuh kritik dari berbagai pihak. Ia juga meminta pemerintah meninjau pemberian insentif agar tidak salah sasaran dan tetap sejalan dengan tujuan awal.

(Citra Dara Vresti Trisna)