MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Ibu Kota Negara baru rencananya akan menjadi tempat pamer teknologi dan cara hidup paling maju.
“Ini akan menjadi karya terbaik dalam efisiensi energi dalam inovasi dan kreativitas ramah lingkungan dan dalam kebahagiaan penghuninya,”ujar Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2020, di Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (13/01/2020) siang.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak ingin membangun ibukota administratif kecil tetapi kota metropolitan yang cerdas. Ia mengingatkan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai pemerintah pusat di Jakarta. Dengan keluarga mereka, total populasi sekitar 6 hingga 7 juta orang.
“Dengan 6 hingga 7 juta orang pindah ke ibu kota baru, populasi akan menjadi 3 kali populasi Paris, 10 kali populasi Washington DC, itu akan mulai mendekati 8 hingga 9 juta populasi seperti New York dan London,” terang Presiden.
Karena itu, kata Presiden, pemerintah harus memastikan gaya hidup perkotaan abad ke-21 rendah karbon dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Ibu kota baru akan mengatasi penyebab sosial pencemaran yaitu budaya gaya hidup boros, dengan menciptakan kota baru yang menarik, mudah, dan diharapkan untuk orang kaya dan miskin.
Sebelumnya, pada Bulan Agustus tahun 2019 lalu, Presiden telah meresmikan bahwa Ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019) siang.
Pemilihan lokasi di Kalimantan Timur, menurut Presiden, didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Risiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jakarta, kata Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.
“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,”sambung Presiden.
Presiden memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, Presiden telah berkomunikasi dengan Ketua DPR dan menyampaikan hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru.
“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.
(Gabriel Abdi Susanto)