JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak luput dari sorotan sepanjang tahun 2017. Berkembangnya era digital yang semakin menguat membuat kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara ini perannya semakin meluas ke berbagai bidang.
Pembuka tahun 2017, topik hoax, ujaran kebencian (hate speech), hingga konten berbau SARA di media sosial menjadi salah satu fokus Kominfo. Berbagai konten negatif itu menyebar di berbagai jejaring sosial semisal Facebook serta Twitter.
Disampaikan para pakar multimedia dan media sosial, konten negatif itu telah muncul sejak Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2014. Namun hoax dan konten negatif lainnya semakin bergejolak jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Hingga Mei 2017 bahkan tercatat 25.000 aduan email terkait konten negatif. Mengatasi hal ini, Kominfo tak hentinya berkoordinasi dengan penyedia platform sosial media untuk menangani akun penyebar konten yang memecah belah masyarakat tersebut. Banyak akun-akun tersebut juga diblokir demi kembali menyatukan bangsa.
Kominfo juga menggandeng berbagai komunitas untuk menggalakkan literasi informasi demi mengedukasi masyarakat dalam memilah informasi. Saat ini pun berbagai gerakan literasi terus dilangsungkan oleh Kominfo dan beberapa komunitas.
Tak hanya jelang Pilkada, konten radikal juga menjadi sorotan Kominfodi tahun 2017. Konten bermuatan terorisme dan radikalisme ini ditemukan dalam aplikasi Telegram. Aplikasi ini sendiri memiliki fitur enkripsi sehingga pihak ketiga tak akan mengetahui isi pesan. Tak ayal, jika Telegram banyak diminati pengguna untuk kepentingan tersembunyi.
Kominfo sendiri akhirnya memblokir aplikasi besutan Pevel Durov tersebut pada 14 Juli 2017. CEO Telegram tersebut mendatangi dan berkomunikasi dengan Menkominfo Rudiantara terkait pemblokiran aplikasinya.