Kaleidoskop 2024: Hadirnya Starlink dan Peretasan PDNS, Picu Polemik Keamanan Siber di Indonesia
JAKARTA – Sepanjang 2024 banyak terjadi peristiwa yang berkaitan dengan bidang teknologi dan komunikasi yang memberikan dampak besar secara global. Dampak peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pelaku usaha di berbagai negara, tetapi juga masyarakat internasional.
Tahun 2024 ini memperlihatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan semakin luasnya penggunaan AI, baik untuk tujuan positif maupun negatif; kecepatan telekomunikasi yang terus meningkat; hingga keberhasilan berbagai misi angkasa, termasuk misi ke Bulan oleh India dan China, serta space walk oleh orang sipil yang dinisiasi oleh SpaceX.
Beberapa peristiwa terkait teknologi dan telekomunikasi ini juga terjadi di Indonesia sepanjang 2024. Berikut beberapa penting di bidang teknologi dan telekomunikasi yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia di tahun ini, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:
1. Starlink resmi beroperasi
Starlink, layanan internet satelit milik miliarder Elon Musk, mulai beroperasi di Indonesia pada pertengahan 2024. Kehadiran Starlink memunculkan polemik di antara para pelaku industri telekomunikasi di Tanah Air.
Pelaku industri besar seperti Telkomsel dan XL Axiata mengkhawatirkan terjadi persaingan tidak sehat dengan kehadiran Starlink karena dugaan adanya “karpet merah” yang diberikan pemerintah pada perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) tersebut. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera menerapkan regulasi yang memberikan kesetaraan antara para pelaku industri telekomunikasi dengan Starlink.
Polemik lainnya terkait Starlink disuarakan oleh pakar keamanan siber, yang mengkhawatirkan kurangnya kontrol pemerintah dan potensi campur tangan asing dengan penggunaan satelit Starlink yang merupakan perusahaan asing. Satelit Starlink yang dioperasikan oleh perusahaan asing dinilai berpotensi membuat kontrol negara terhadap infrastruktur yang menggunakan layanan tersebut berkurang.
"Ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya," kata Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha.
Di sisi lain Starlink dapat memberikan masyarakat Indonesia akses internet berkecepatan tinggi di berbagai wilayan di Tanah Air, bahkan wilayah yang terpencil dan tak terjangkau jaringan kabel optik. Pemerinta juga berharap kehadiran Starlink dapat membantu Indonesia mengatasi masalah keterbatasan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang berada di pelosok-pelosok wilayah Indonesia.
2. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Insiden besar lainnya adalah peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan ransomware Brain Cipher, yang merupakan varian dari LockBit 3.0. Kelompok hacker menyusup ke dalam server PDNS, mengambil data-data penting dan mengenkripsinya dengan ransomware.
Menurut Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN), serangan ini dimulai pada 27 Juni 2024 dengan upaya menonaktifkan antivirus dan program keamanan Windows Defender di PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Tiga hari kemudian, pada 20 Juni PDNS 2 berhasil dibobol, membuat sejumlah layanan publik terganggu, termasuk imigrasi, yang mengganggu pelayanan di bandara.
Hacker kemudian meminta tebusan sebesar USD8 juta untuk melepaskan data yang dienkripsi. Permintaan tebusan yang tinggi ini tidak mengejutkan karena Pusat Data Nasional dipakai oleh 43 kementerian dan lembaga, sembilan provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota, sehingga data di dalamnya sangat penting dan bernilai tinggi.
Namun, setelah beberapa hari, kelompok hacker tersebut mengumumkan akan memberikan kunci dari ransomware PDNS secara gratis.
Dalam pengumuman yang diunggah di forum dark web, Brain Cipher mengatakan akan memberikan kunci ransomware tersebut meski pemerintah Indonesia tidak membayar tebusan yang mereka minta. Kelompok itu juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, dan mengklaim bahwa serangan tersebut tidak memiliki konteks politis.
Keputusan ini membuat bingung banyak pihak, yang mempertanyakan motif sebenarnya dari serangan ransomware terhadap PDNS tersebut.
Terlepas dari hasil akhirnya, serangan terhadap PDNS memicu perdebatan terkait keamanan siber di Indonesia. Pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi (sekarang Kemkomdigi), mendapat sorotan tajam karena dianggap lalai dalam mengamankan data penting masyarakat.
3. Sengketa Pemerintah vs Apple
Pada akhir 2024, pemerintah memblokir penjualan smartphone terbaru Apple, iPhone 16 di Indonesia, terkait komitmen investasi oleh raksasa teknologi AS itu di Indonesia.
Menurut Menperin, komitmen investasi Apple di Indonesia disetujui sebesar Rp1,7 triliun, yang sebenarnya kecil dibandingkan jumlah penjualan Apple yang mencapai Rp30 triliun. Namun, sampai 2024, Apple baru menginvestasikan USD95 juta atau sekira Rp1,5 triliun di Indonesia, yang berarti masih ada kekurangan sebesar sekira Rp200 miliar.
Nilai investasi Apple di Indonesia juga dinilai terlalu kecil, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, Indonesia merupakan pasar yang cukup besar bagi Apple untuk memasarkan produk-produknya.
Menperin pun mengharuskan agar Apple melunasi sisa komitmen investasi hingga tahun 2023, sebelum membahas proposal baru untuk kewajibannya untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan dapat memasarikan produknya di Indonesia.
(Rahman Asmardika)
