Pertamina Blokir 228 Ribu Nomor Pelat Kendaraan, Ini Alasannya
JAKARTA – PT Prtamina (Persero) memblokir ratusan ribu nomor pelat kendaraan yang dipastikan tak bisa mengisi BBM subsidi.
Ini dilakukan karena banyak terjadi kasus penyelewengan sehingga penyaluran tak tepat sasaran.
Direkur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan pemblokiran tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan penyelewengan BBM subsidi. Diharapkan hal ini dapat membuat penyaluran lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:
"Memang kita sadari bahwa yang namanya penyelewengan (BBM Subsidi) masih ada di bawah, tentu akan terus minimalkan dengan adanya sistem,” kata Nicke dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan dalam kanal YouTube Komisi VII DPR RI.
Nicke mengatakan bahwa Pertamina sudah berupaya untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ini dilakukan dengan mendaftarkan nomor pelat kendaraan melalui aplikasi MyPertamina.
Namun, Nicke mengatakan bahwa upaya tersebut belum cukup karena masih banyak pihak yang membuat nomor pelat kendaraan palsu agar bisa mengisi BBM subsidi.
BACA JUGA:
Oleh sebab itu, Pertamina memutuskan untuk menghapus ratusan ribu nopol yang tidak terdaftar di Samsat.
“Sistem yang sekarang sudah kita terapkan digitalisasi SPBU itu tidak cukup, kita kaitkan dengan data-data Korlantas tidak cukup, kaitkan lagi dengan Samsat, tadi pak Riva menyampaikan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, nopol kendaraan yang akhirnya harus kita coret karena itu adalah nopol palsu yang dibuat sendiri,” ujarnya.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan dari hasil seleksi tersebut, terdapat 228 ribu kendaraan atau nomor polisi yang diblokir karena tidak terdaftar pada data Korlantas.
Pemblokiran juga dilakukan pada sekitar 32 ribu kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi. Puluhan ribu kendaraan itu diblokir karena diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM subsidi hingga diduga pemalsuan dokumen.
“Ini dikarenakan beberapa hal, yang pertama adalah tidak sesuai data Korlantas. Lalu ini diindikasikan melakukan pengisian berulang-ulang. Lalu foto indikasi diedit, yang dimasukkan data kendaraan yang disampaikan terindikasi palsu,” ucap Riva.
Modus “Helikopter” atau pengisian BBM subsidi berulang kali adalah menggunakan kendaraan yang sama atau dalam jumlah yang besar sekaligus. Penyelewengan ini membuat penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Helikopter di sini dimaksudkan adalah pengisian yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kendaraan yang sama tapi menggunakan pelat nomor dan juga QR Code yang berbeda, jadi memang ada pemalsuan atau penggandaan yang dilakukan,” ungkap Riva.
(Imantoko Kurniadi)
