Pakar IT: Sudah Saatnya Pejabat Dilengkapi Jaringan Khusus

JAKARTA – Pejabat publik Tanah Air akan terus dengan mudah mengalami penyadapan pihak asing, bila masih menggunakan jaringan komunikasi publik.

Artinya, menurut pengamat teknologi dan informasi, Sarwoto Atmosutarno bahwa jaringan telekomunikasi yang ada sakarang ini rentan disadap. Sementara di negara-negara lain, pejabat itu sangat sulit lantaran memiliki jaringan telekomunikasi khusus.

Nah, sekarang ini, sudah saatnya pejabat publik di Indonesia ini menggunakan jaringan khusus, demi keamanan. “Selama pejabat publik menggunakan jaringan komunikasi publik jelas tidak aman. Sudah saatnya komunikasi pemerintahan dibuatkan sistem telekomunikasi khusus,” kata Sarwoto melalui keterangannya kepada Okezone, Kamis (21/11/2013).

“Padahal UU No. 36/1999 telah menyebutkan soal ini tetapi pelaksanaannya minim, bahkan prioritasnya terabaikan,” lanjut mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) ini.

Sarwoto mengungkapkan bahwa idealnya pejabat dan instansi pemerintah serta pihak-pihak yang rawan mendapatkan serangan dalam cyber war difasilitasi dengan Jaringan Pengguna Khusus (Closed User Group, CUG) yang lebih aman.

Dengan jaringan semacam ini, aktivitas telekomunikasi pejabat dan instansi pemerintah atau bahkan figur publik dapat dilindungi keamanannya secara khusus dan tertutup, dengan hierarki yang jelas standar operasinya.

Menurut Sarwoto, hierarki jaringan akses, pengumpul, dan backbone bisa didesain dengan algoritma yang berlapis-lapis dan diacak. Interkoneksi jaringan khusus dengan jaringan publik dibatasi dan terkendali baik untuk layanan suara, data, dan video termasuk internet protokol yang digunakan.

“CUG dengan disain topologi jaringan khusus saat ini digunakan oleh banyak negara yang sudah sangat sadar peranan cyber war dalam perang modern,” ungkapnya.
 
Dengan sumber daya yang ada, Sarwoto optimistis Indonesia mampu membangun jaringan cyber defense yang tangguh. Menurutnya, kurang lebih dalam jangka lima tahun kita sudah bisa mengejar ketertinggalan di bidang ini.
 
“Yang penting ada konsistensi perencanaan dan tidak tergantung pada periode siapa yang berkuasa untuk melaksanakannya,” tutup Sarwoto.

(Amril Amarullah (Okezone))