Langgar Operasi Patuh 2025, Denda Mulai Rp250 Ribu sampai Rp1 Juta Menanti
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh 2025, pada 14-27 Juli. Ada sejumlah pelanggaran yang jadi incaran selama operasi tersebut digelar. Besaran denda pelanggaran tersebut mulai dari Rp250 ribu sampai Rp1 juta.
Sebagai informasi, Operasi Patuh 2025 berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kesadaran keselamatan berkendara.
Berdasarkan unggahan Korlantas Polri dalam akun Instagram resmi, ada 7 jenis pelanggaran yang menjadi incaran selama Operasi Patuh 2025, yaitu:
1. Pengendara yang menggunakan HP saat berkendara,
2. Pengemudi kendaraan yang masih di bawah umur,
3. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang,
4. Pengendara R2 yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengemudi kendaraan R4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman,
5. Pengemudi kendaraan dalam pengaruh alkohol,
6. Pengemudi kendaraan yang melawan arus,
7. Pengemudi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.
Denda yang dikenakan juga berbeda pada setiap jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut ancaman sanksi apabila kedapatan melanggar.
1. Mengoperasikan HP saat berkendara
Berkendara sambil menggunakan HP atau smartphone melanggar pasal 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman sanksinya berupa:
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000."
2. Berkendara di bawah umur
Pengendara di bawah umur sudah dipastikan tidak memiliki SIM. Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, dapat terjerat pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman sanksi:
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah)."
3. Berboncengan lebih dari satu orang
Berboncengan lebih dari satu orang tentu melebihi kapasitas sepeda motor. Maka pengendara akan dikenakan sanksi sesuai pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.
4. Tidak Menggunakan Helm SNI
Dalam pasal 291 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang mengendarai Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5. Tidak Pakai Sabuk Pengaman
Pengemudi mobil dan penumpangnya wajib menggunakan sabuk keselamatan. Itu diatur dalam pasal 289 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.
6. Berkendara di bawah pengaruh alkohol
Kedapatan berkendara dalam pengaruh alkohol dipastikan melanggar pasal 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meski tidak menyebabkan kecelakaan, dengan ancaman sanksi:
"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000."
7. Kendaraan melawan arus
Melawan arus merupakan tindakan melanggar rambu lalu lintas dan dapat menyebabkan kecelakaan. Hal itu melanggar pasal 287 dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
8. Melebihi batas kecepatan
Berkendara dengan kecepatan tinggi, baik di jalan tol maupun arteri, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
(Erha Aprili Ramadhoni)
