Insentif Kendaraan Listrik Disinyalir Dilanjutkan Tahun Depan, Menko Airlangga: Masih Dibahas
JAKARTA – Kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan berakhir pada tahun ini disinyalir akan berlanjut pada tahun 2025 mendatang. Bahkan, subsidi untuk motor listrik kemungkinan akan meninggalkan sistem kuota seperti pada 2023 dan 2024.
Skema insentif kendaraan listrik yang berlaku saat ini dinilai berhasil dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Hasil ini membuat kebijakan tersebut berpotensi untuk dilanjutkan pada tahun depan.
"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan yang diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan, ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
"Kemudian yang kedua, adalah membeli (kendaraan listrik) untuk mobilitas atau untuk bekerja. Karena kedua hal tersebut, maka kami akan usulkan (insentifnya) untuk diperpanjang," lanjutnya.
Subsidi motor listrik juga mendapat sinyal akan berlanjut pada tahun depan demi mempermudah masyarakat dalam beralih dari kendaraan konvensional. Bahkan, kabarnya tidak akan ada kuota pembelian yang ditetapkan.
"Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan. Karena seperti kemarin motor ada kuotanya. Jadi tidak, jumlahnya tidak terbatas," ungkap Airlangga.
Pada September 2024, atau di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat menambah insentif PPN DPT dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II/2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.
(Rahman Asmardika)
