Penguatan SDM dan Regulasi Jadi Kunci Mencapai Kedaulatan Digital Indonesia
JAKARTA - Perkembangan teknologi berbasis digital mendorong semakin besar ketergantungan Indonesia paa platform digital dan ekosistem teknologi dari luar negeri. Transformasi digital yang semakin cepat ini juga mengubah perilaku dan aktivitas masyarakat mulai dari transaksi ekonomi dan perbankan, mengintegrasikan ekonomi serta keuangan digital melalui pemanfaatan data, hingga berbagai kemudahan akses lainnya.
Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi saat seminar Nasional bertema “Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia Bersinergi Membangun dan Memperkokoh Digitalisasi Negeri” pada Selasa, (24/9/2024). Budi mengatakan, akselerasi transformasi inilah yang tengah didorong pemerintah Indonesia demi mencapai kedaulatan digital.
“Dalam menyikapi laju transformasi digital yang kian pesat berbagai negara, (Pemerintah Indonesia, red) terus mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan digital. Karena di tingkat Asia Tenggara indeks kesiapan digital Indonesia berada pada peringkat kelima dari enam negara yang menandakan perlunya peningkatan dalam kesiapan transformasi digital.
“Lebih lagi mengingat digitalisasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia seperti dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya,” ujarnya.
Budi menjelaskan, langkah-langkah untuk menegakkan kedaulatan digital ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk kehadiran data center, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan penerapan regulasi seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi (RPP PDP).
“Dalam konsep kedaulatan digital salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital adalah pemahaman akan kedaulatan digital. Karena kedaulatan digital adalah kemampuan negara untuk memastikan bahwa peraturan yang ditaati aktor dalam dunia digital baik dalam aspek hukum, ekonomi, ataupun industri. Konsep ini juga tengah diimplementasikan di berbagai kawasan di tingkat global,” ujar Budi.
Selain Budi, seminar menghadiri empat narasumber lainnya, yaitu Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, VP Information Security PT DCI Indonesia Tbk Aditya Dyan Permadi, President Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia (AKBI) Bari Arijono, dan SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri Yanto Masyap.
VP Information Security PT DCI Indonesia Tbk Aditya Dyan Permadi menuturkan pentingnya untuk mengetahui langkah-langkah dalam menguatkan kedaulatan digital, mulai dari secara berkala mengkaji ulang dan merevisi regulasi untuk memastikan relevansinya dalam perkembangan teknologi. Setelah langkah-langkah tersebut, kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan menegakkan regulasi dengan tegas.
Sementara President AKBI Bari Arijono memaparkan terkait peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam mewujudkan kedaulatan digital. AI dengan kemampuannya dalam memproses data dalam skala besar dan belajar dari pola-pola kompleks, memiliki potensi besar untuk menjadi katalis dalam mewujudkan kedaulatan digital Indonesia.
"AI memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong Indonesia menuju kedaulatan digital. Dengan memanfaatkan AI secara bijak, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih mandiri, inovatif dan berdaya saing di era yang serba teknologi," terang Bari.
(Rahman Asmardika)
