Butuh Dukungan Pemda demi Tingkatkan Kecepatan Internet di Daerah Pelosok
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan membutuhkan dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kecepatan internet. Terutama di daerah pelosok yang akses transportasinya masih sulit.
Diketahui, saat ini masih banyak pedesaan yang belum mendapatkan akses internet dengan kecepatan tinggi. Faktor geografis diakui menjadi penghambat dalam memberikan akses layanan internet yang merata.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana mengatakan, dibutuhkan peran pemda dalam merealisasikan hal tersebut. Menurutnya, apabila dalam penyediaannya diserahkan sepenuhnya kepada operator maka akan sulit.
“Geografis bisa jadi hambatan karena masuk regulatory cost. Berbicara geografis dibutuhkan peranan pemda untuk hal-hal regulatory cost bisa disimplifikasi. Khsuusnya daerah yang remote. Kalau semua diserahkan kepada operator jadi biaya tambahan,” kata Wijaya dalam acara Ngopi Bareng di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).
Sebagai contoh, Wijaya menjelaskan kasus yang ada di Madura. Ada sejumlah daerah yang tidak mendapatkan akses internet yang baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran banyak pihak agar tidak menimbulkan kesan monopoli.
“Kalau ini sih masih dalam tahap awal. Saya mengkaji dari negara lain ya, salah satunya di Singapura. Skemanya kalau di Singapura itu awalnya yang melaksanakan pengelolaan infrastruktur pasif itu konsorsium dari para operator,” ujarnya.
“Tapi kemudian, pemerintah mengambil alih. Kalau kita mungkin tidak harus seperti itu. Bisa saja tadi kan, ininya (pengelola) satu ya, tapi kalau sulit diwujudkan, bisa saja per provinsi juga bisa,” lanjut Wijaya.
Untuk itu, butuh diskusi panjang untuk merealisasikan hal tersebut. Seluruh pihak terkait juga harus duduk bersama agar tidak timbul masalah ke depannya.
“Sekarang yang banyak pengelolaan untuk infrastrukturnya itu ada bersama dengan pemda-pemda. Bisa saja, ini masih tahap awalnya, pemda-pemda di Pulau Jawa bersatu untuk mengelola di Jawa. Tapi ini harus dibahas juga oleh stakeholder. Karena ide saya belum tentu sesuai dengan pandangan mereka,” tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
