Meskipun pemerintah Malaysia belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan ini, Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim yang mulai berkuasa sejak November 2022 lalu telah membantah tuduhan pembungkaman perbedaan pendapat di dunia maya dengan mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin mengekang unggahan provokatif yang menyentuh ras, agama dan keluarga kerajaan.
Hal tersebut tidak terlepas dari ras dan agama yang telah menjadi isu sensitif di Malaysia, termasuk keberadaan undang-undang yang melarang pernyataan yang menghasut atau menghina keluarga kerajaan setempat. (Chasna Alifia Sya’bana)
(Saliki Dwi Saputra )