Tidak Cuma Urus Hoax Pemilu 2024, TikTok Perketat Aturan untuk Politikus dan Partai Politik
JAKARTA - Memasuki tahun politik, konten hoax membanjiri kanal media sosial dan tidak sedikit netizen yang termakan narasi fitnah yang bisa memicu perpecahan.
Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), tingkat hoax yang beredar di Indonesia antara Januari hingga November 2023 sudah menyentuh angka ribuan.
BACA JUGA:
“Menurut data TurnBackHoax.id, dari Januari hingga November 2023 tingkat hoax untuk isu politik mencapai 53,9 persen. Sedangkan untuk jumlah konten hoax yang beredar mencapai 2.045,” papar Dewi Sari, Strategic Partnerships MAFINDO, dalam acara Workshop Jurnalis yang digelar Forum Wartawan Teknologi (Forwat), Jumat (1/12/2023).
Merespons hal itu, Tiktok menyebutkan tidak mudah meredam misinformasi yang tersebar di media sosial, kolaborasi dibutuhkan guna memperkuat langkah melawan hoax, tak terkecuali soal isu pemilu.
BACA JUGA:
“Ada berbagai upaya yang kami lakukan untuk melindungi keamanan pengguna di platform kami, mulai dari sisi TikTok itu sendiri dan juga dari sisi pengguna," kata Anggini Setiawan, Head of Communications, TikTok Indonesia.
"Kenapa harus dua sisi? karena untuk memberantas misinformasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk MAFINDO yang merupakan salah satu mitra keamanan kami. Dengan mencantumkan akun TikTok MAFINDO di Pusat Panduan Pemilu 2024, membantu kami melawan penyebaran misinformasi di platform dengan melakukan prebunking, yaitu dengan menyediakan konten-konten edukasi melalui akun MAFINDO di TikTok,” jelasnya lebih lanjut.
Tidak sampai disitu menyambut Pemilu 2024, TikTok meluncurkan berbagai inisiatif dan upaya untuk menjaga integritas pemilu.
