Penerima Subsidi Motor Listrik Bakal Tidak Dibatasi, Aturan Terbit Pekan Ini
JAKARTA – Pemerintah telah mengevaluasi syarat penerim subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik.
Ini dilakukan setelah sepinya peminat, yang membuat pemerintah berencana memberi kebebasan atas penerima subsidi.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memberlakukan sejumlah syarat bagi penerima subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik. Nantinya, seluruh masyarakat juga bisa menikmati bantuan tersebut, bukan hanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan aturan baru mengenai subsidi pembelian motor listrik akan terbit pada pekan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Taufiek Bawazier selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin.
“Revisi (aturan subsidi) sebentar aja. Minggu ini juga (sudah) keluar. Untuk revisi sepeda motor (listrik) ya,” kata Taufik kepada wartawan di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan kuota sebesar 200 ribu penerima subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru hingga akhir 2023. Namun, penerima manfaatnya hingga saat ini baru sekitar 1 persen.
Oleh sebab itu, pemerintah akan menyederhanakan syarat pembelian motor listrik dengan subsidi agar lebih banyak orang yang tertarik. Bulan lalu, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, juga telah mengungkapkan rencana penghapusan empat syarat penerima subsidi motor listrik.
“Ini motor listrik diubah syaratnya, kita harus ubah syarat itu. Permenperin yang existing kita ubah, kemarin kami sudah surati Dukcapil, karena itu menyangkut NIK seluruh Indonesia, itu otoritasnya ada di Kemendagri," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Taufiek mengatakan nantinya penerima subsidi pembelian motor listrik menjadi satu KTP satu unit. Namun, dia juga memastikan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar data masyarakat aman dari pencurian.
“Makanya kita minta datanya ke disdukcapil yang pny otoritas data kependudukan di Indonesia. Jadi begitu masuk, integrasi ke sistem dan itu sistem sudah kita exercise pake BSSN, jadi supaya cyber keamanannya juga bagus,” ujar Taufiek.
Mengenai target 200 ribu unit motor listrik yang ditetapkan pemerintah, Taufiek berharap dengan aturan baru ini bisa meningkatkan minat masyarakat. Tetapi, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi apabila penjualan masih seret.
“Saya belum berani mengatakan itu akan habis, tapi paling tidak kita punya target segitu. Kalau habis ya bagus. Kalau gak habis ya kita evaluasi, karena kita engga bisa tahu orang ingin beli (motor listrik) sampai seberapa besar (minatnya),” ucapnya.
(Imantoko Kurniadi)
