Suntik Mati Siaran TV Analog, DPR: Pengadaan STB Jangan Jadi Lahan Bisnis

JAKARTA - Kebijakan suntik mati siaran TV analog atau analog switch off (ASO) terus menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak menjadikan pengadaan dan sertifikasi set top box (STB) sebagai ajang bisnis.

STB sendiri adalah dekoder untuk mengonversi siaran TV digital agar dapat ditangkap oleh pesawat TV analog.

“Anggaran dari APBN harus digunakan dengan baik. Proyek pengadaan STB gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah jangan jadi ladang bisnis. Apalagi ini untuk rumah tangga miskin,” ujar Dave kepada MNC Portal di Jakarta, Minggu (13/11/2022).

Diketahui, pemerintah mengadakan 1 juta unit STB gratis untuk rumah tangga miskin (RTM) pada 2022 ini. Sementara itu, penyelenggara multipleksing atau stasiun televisi berkomitmen total mengadakan dan mendistribusikan sekitar 4,3 juta STB.

Untuk non RTM, STB dijual di toko-toko offline maupun toko online dengan beragam tipe dan harga. Semua STB harus sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kominfo. Saat ini ada 45 vendor STB dengan sekitar 70 tipe yang sudah mengantongi sertifikasi Kementerian Kominfo.

Dave melanjutkan, Kementerian Kominfo harus bisa memastikan penyaluran STB gratis benar-benar tepat sasaran.

“Aturannya sudah jelas. Jadi tinggal prosesnya saja di lapangan. Adalah kewajiban Kementerian Kominfo untuk menjamin STB diterima dan bisa digunakan oleh semua RTM,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Marvel Parsaoran Situmorang menjamin pengadaan STB dan sertifikasinya bebas dari praktik korupsi karena seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan online sehingga nyaris tanpa sentuhan manusia.

Dia juga menyatakan bahwa Pemerintah sudah menuntaskan pengadaan satu juta STB gratis untuk RTM se-Indonesia. Anggaran pengadaan STB gratis untuk satu juta RTM mencapai Rp250 miliar.